Pentingnya Pendidikan Hukum Sejak Dini

Pendidikan hukum sejak dini dinilai sebagai langkah strategis untuk membentuk karakter pelajar yang patuh pada aturan dan menghargai keadilan. Melalui diskusi interaktif, pelajar diajak memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta implikasi hukum dari tindakan mereka sehari-hari.

Ketua DPD IPHI 1987 DIY, RR. Diah Kartika, S.H., M.M., C.M., C.I.R.P., C.B.L.C., menekankan pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelajar.

“Kami ingin membantu siswa dan tenaga pendidik memahami dampak hukum dari tindakan mereka, sehingga dapat mencegah kenakalan remaja lebih dini,” ujarnya.

Mencegah Kenakalan Remaja Melalui Edukasi Hukum

Tujuan utama penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman tentang implikasi hukum dari kenakalan remaja dan kriminalitas di sekolah. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan siswa.

Sudirman Juniper Sibarani, S.H., hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara ini. Dia memaparkan materi ‘Implikasi Hukum Akibat Kenakalan Remaja dan Kriminalitas di Sekolah’, dengan mengangkat topik ‘Kekerasan Seksual dan Penganiayaan’, yang membahas berbagai kasus yang kerap terjadi di lingkungan sekolah seperti perundungan, tawuran dan penyalahgunaan narkotika.

“Edukasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa akan konsekuensi hukum dari setiap perbuatan mereka,” jelas Sudirman.

Pembicara selanjutnya adalah Yohanes Baptista Adrian Bahi, S.H. yang menyampaikan topik ‘Bullying’, di antaranya faktor penyebab, bentuk-bentuk dan dampak bullying. Sekaligus dijelaskan bullying dilihat dari aspek hukum dan peran sekolah untuk mencegah bullying.

Kemudian, dilanjutkan oleh Fadhil Adnan Grandhistiya, S.H. yang membahas topik ‘Pemalsuan Tanda Tangan’ agar tidak terjadi di lingkungan sekolah, baik untuk dokumen cetak maupun elektronik.

Dampak Positif Penyuluhan Hukum Bagi Pelajar

Lebih lanjut, Diah menuturkan, melibatkan pelajar dalam diskusi tentang isu-isu hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga membentuk sikap kritis terhadap aturan dan norma yang berlaku. Acara ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

“Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan angka kenakalan remaja dan tindak kriminal di sekolah dapat ditekan, serta tercipta lingkungan pendidikan yang lebih harmonis dan berkeadilan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Madrasah MAN 2 Bantul Nurhasanah Rahmawati, S.Pd, M.M. sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan hukum yang diinisiasi oleh DPD IPHI 1987 DIY ini. Dia berharap kegiatan ini memiliki dampak positif meningkatkan kesadaran hukum pelajar dan remaja di Bantul. (Risma) ***

Pentingnya Pendidikan Hukum Sejak Dini

Pendidikan hukum sejak dini dinilai sebagai langkah strategis untuk membentuk karakter pelajar yang patuh pada aturan dan menghargai keadilan. Melalui diskusi interaktif, pelajar diajak memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta implikasi hukum dari tindakan mereka sehari-hari.

Ketua DPD IPHI 1987 DIY, RR. Diah Kartika, S.H., M.M., C.M., C.I.R.P., C.B.L.C., menekankan pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelajar.

“Kami ingin membantu siswa dan tenaga pendidik memahami dampak hukum dari tindakan mereka, sehingga dapat mencegah kenakalan remaja lebih dini, ” ujarnya.

Mencegah Kenakalan Remaja Melalui Edukasi Hukum

Tujuan utama penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman tentang implikasi hukum dari kenakalan remaja dan kriminalitas di sekolah. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan siswa.

Sudirman Juniper Sibarani, S.H., hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara ini. Dia memaparkan materi ‘Implikasi Hukum Akibat Kenakalan Remaja dan Kriminalitas di Sekolah’, dengan mengangkat topik ‘Kekerasan Seksual dan Penganiayaan’, yang membahas berbagai kasus yang kerap terjadi di lingkungan sekolah seperti perundungan, tawuran dan penyalahgunaan narkotika.

“Edukasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa akan konsekuensi hukum dari setiap perbuatan mereka, ” jelas Sudirman.

Pembicara selanjutnya adalah Yohanes Baptista Adrian Bahi, S.H. yang menyampaikan topik ‘Bullying’, di antaranya faktor penyebab, bentuk-bentuk dan dampak bullying. Sekaligus dijelaskan bullying dilihat dari aspek hukum dan peran sekolah untuk mencegah bullying.

Kemudian, dilanjutkan oleh Fadhil Adnan Grandhistiya, S.H. yang membahas topik ‘Pemalsuan Tanda Tangan’ agar tidak terjadi di lingkungan sekolah, baik untuk dokumen cetak maupun elektronik.

Dampak Positif Penyuluhan Hukum Bagi Pelajar

Lebih lanjut, Diah menuturkan, melibatkan pelajar dalam diskusi tentang isu-isu hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga membentuk sikap kritis terhadap aturan dan norma yang berlaku. Acara ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

“Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan angka kenakalan remaja dan tindak kriminal di sekolah dapat ditekan, serta tercipta lingkungan pendidikan yang lebih harmonis dan berkeadilan, ” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Madrasah MAN 2 Bantul Nurhasanah Rahmawati, S.Pd, M.M. sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan hukum yang diinisiasi oleh DPD IPHI 1987 DIY ini. Dia berharap kegiatan ini memiliki dampak positif meningkatkan kesadaran hukum pelajar dan remaja di Bantul.

Rakor ini bertajuk “Membangun Sinergi dalam Berorganisasi dengan Memanfaatkan Potensi Kemitraan dan Media Sosial”.

Acara berlangsung di Hotel Vue Palace, Jl. Otto Iskandar Dinata, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, pada Sabtu (22/2/2025)

Meningkatkan Eksistensi IPHI 1987 di Jawa Barat

Dewan Pembina IPHI 1987 Jabar, Maria Salikin, SH, menyampaikan pentingnya agenda ini guna meningkatkan eksistensi organisasi advokat (OA) di tengah masyarakat.

“IPHI 1987 adalah organisasi mandiri dan berani, namun sayangnya di Jawa Barat masih kurang dikenal dan kurang tersosialisasikan,” ujar Maria saat ditemui usai acara.

Dalam rakor ini, IPHI 1987 membahas berbagai program strategis, baik yang berkaitan dengan hukum maupun non-hukum, namun tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami juga membahas strategi menghadapi persaingan di dunia advokasi. Salah satu langkahnya adalah dengan mengadakan kegiatan unik yang dapat meningkatkan visibilitas IPHI, seperti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA),” tambahnya.

Tantangan Advokat di Era Digital

Maria juga menyoroti tantangan yang dihadapi para advokat di era digital, di mana profesi ini sering menjadi sorotan di media sosial.

“Saat ini, advokat sangat mudah dikriminalisasi dan etika profesi juga menjadi perhatian. Kita perlu strategi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini,” jelasnya.

“Setiap kegiatan, kami sosialisasikan melalui medsos agar masyarakat mengetahui keberadaan IPHI,” sambungnya.

Maria berharap ke depan IPHI 1987 Jawa Barat dapat memiliki program inovatif yang lebih berkembang dan bersinergi dengan pemerintah.

Program Unggulan DPD IPHI 1987 Jawa Barat Tahun 2025

Ketua DPD IPHI 1987 Jawa Barat, H Tommy Hendra Kusumah, SH, menyatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk memantapkan program kerja tahun 2025.

“Selain advokat PKPA, UCA, dan penyumpahan, kami juga akan mengadakan berbagai acara yang bertujuan meningkatkan sosialisasi keberadaan IPHI di Jawa Barat,” terangnya.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini DPD IPHI Jabar telah melantik 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai langkah besar dalam memperluas jangkauan organisasi di wilayah yang luas seperti Jawa Barat.

“Kami berharap seluruh DPD bisa terbentuk, tidak hanya di Jabar dan Banten, tapi juga di daerah lain. Setelah rakor ini, kami akan mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk meningkatkan sinergi dalam profesi advokat,” tambahnya.

Sejarah dan Peran IPHI dalam Dunia Advokat

Sekretaris IPHI Jabar, Drs. Gatot Nirboyo, SH, menjelaskan sejarah terbentuknya IPHI yang telah berdiri sejak 9 Mei 1987 di Surabaya, sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat tahun 2003.

“IPHI merupakan salah satu dari delapan organisasi advokat yang terdaftar dalam Undang-Undang Advokat,” jelasnya.

Ke depan, IPHI akan terus mengutamakan program strategis seperti PKPA, UCA, dan penyumpahan advokat, serta kegiatan sosial seperti penyuluhan hukum dan konsultasi gratis.

“Harapan kami, IPHI dapat semakin dikenal dan memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum,” tutupnya.

Dengan rakor ini, DPD IPHI 1987 Jawa Barat optimis dapat memperkuat eksistensinya dan memberikan kontribusi lebih besar bagi dunia advokat dan masyarakat luas.

Dalam sambutannya, Sahala Siahaan menyampaikan harapannya agar pengurus yang dilantik dapat memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada anggota dan masyarakat. Sekaligus, menegakkan rasa keadilan.

“IPHI 1987 berkomitmen untuk memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Khususnya bagi mereka yang kurang mampu,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Sahala Siahaan juga menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Advokat yang baru. Menurutnya, dengan terbentuknya DPD IPHI Jabar dan Banten, maka IPHI 1987 telah memenuhi salah satu syarat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang.

“Saat ini, DPD IPHI Jabar telah memiliki 16 DPC IPHI yang telah dilantik, dan struktur kita lengkap dari Sabang sampai Merauke kita sudah terbentuk seluruh DPD di Indonesia. Kami berharap seluruh DPD IPHI di Indonesia dapat bekerja secara maksimal,” ujarnya menegaskan.

Untuk DPD IPHI 1987 Jabar, mereka yang dilantik adalah H Tommy Hendra Kusuma , SH (Ketua), Drs Gatot Nirboyo, SH (Sekretaris), dan Dewi Hyrawati, SH (Bendahara). Adapun DPD IPHI 1987 Banten yakni, Alsisco Kapoh, SH (Ketua), Merinal Prihatana, SH (Sekretaris), dan Bayu Widokartiko, SH (Bendahara).

Sahala Siahaan berpesan kepada pengurus yang dilantik agar dapat bekerja dengan profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. “IPHI 1987 adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Oleh karena itu, saya harap pengurus yang dilantik dapat menjadi teladan bagi anggota IPHI lainnya,” ucapnya.

Sahala juga mengingatkan agar pengurus yang dilantik dapat bekerja sama dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi advokat lainnya. “Kerja sama yang baik sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat,” kata dia.

IPHI 1987 adalah organisasi advokat yang didirikan pada tahun 1987, dan memiliki komitmen untuk memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. IPHI 1987 memiliki jaringan pengurus di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Sahala Siahaan menyampaikan harapannya agar pengurus yang dilantik dapat memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada Anggota dan masyarakat serta menegakkan rasa keadilan.

“IPHI 1987 berkomitmen untuk memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Sahala Siahaan juga menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Advokat yang baru. Menurutnya, dengan terbentuknya DPD IPHI Jabar dan Banten, maka IPHI 1987 telah memenuhi salah satu syarat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang.

Berikut adalah daftar pengurus yang dilantik:

DPD JAWA BARAT Ketua: H.Tommy Hendra Kusuma.SH, Sekretaris: Drs. Gatot Nirboyo. SHm Bendahara: Dewi Hyrawati. SH. dan untuk DPP BANTEN Ketua: Alsisco Kapoh. SH, Sekretaris: Merinal Prihatana. SH, Bendahara: Bayu Widokartiko. SH, M.M, C.C.D, C.L.A

Pesan untuk Pengurus yang Dilantik

Sahala Siahaan berpesan kepada pengurus yang dilantik agar dapat bekerja dengan profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. “IPHI 1987 adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Oleh karena itu, saya harap pengurus yang dilantik dapat menjadi teladan bagi anggota IPHI lainnya,” ujarnya.

“Saat ini, DPD IPHI Jabar sudah memiliki 16 DPC IPHI yang telah dilantik, dan struktur kita lengkap dari Sabang sampai Merauke kita sudah terbentuk seluruh DPD di Indonesia kami berharap seluruh DPD IPHI di Indonesia dapat bekerja secara maksimal,” tegasnya.

Untuk DPD IPHI 1987 Jabar, mereka yang dilantik yakni H Tommy Hendra Kusuma SH (Ketua), Drs Gatot Nirboyo SH (Sekretaris), dan Dewi Hyrawati SH (Bendahara). Adapun DPD IPHI 1987 Banten yakni, Alsisco Kapoh SH (Ketua), Merinal Prihatana SH (Sekretaris), dan Bayu Widokartiko SH MM CCD CLA (Bendahara).

Pelantikan kedua DPD IPHI 1987 tersebut dihadiri Ketua Umum DPP IPHI 1987 Sahala Siahaan SH serta pengurus DPP IPHI 1987 lainnya.
Pada kesempatan ini, Sahala berharap agar pengurus yang dilantik dapat memberikan pelayanan hukum berkualitas kepada anggota dan masyarakat serta menegakkan rasa keadilan.

“IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu,” ujarnya.

Sahala juga menjelaskan terkait Undang-Undang Advokat yang baru. Menurutnya, dengan terbentuknya DPD IPHI Jabar dan Banten, maka IPHI 1987 memenuhi salah satu syarat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui undang-undang.

“Saat ini, DPD IPHI Jabar sudah memiliki 16 DPC IPHI yang dilantik, dan struktur kita lengkap dari Sabang sampai Merauke sehingga sudah terbentuk seluruh DPD di Indonesia. Kami berharap seluruh DPD IPHI di Indonesia dapat bekerja maksimal,” tegasnya.

Sahala berpesan kepada pengurus yang dilantik agar dapat bekerja profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. “IPHI 1987 adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Karena itu, saya harap pengurus yang dilantik dapat menjadi teladan bagi anggota IPHI lainnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pengurus yang dilantik dapat bekerja sama dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi advokat lainnya. “Kerja sama yang baik sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.

IPHI 1987 adalah organisasi advokat yang didirikan pada 1987. IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. IPHI 1987 memiliki jaringan pengurus di seluruh Indonesia. (H-2)

Sahala menyerukan dukungan penuh atas aksi cuti bersama yang digelar oleh para hakim untuk memperjuangkan hak keuangan dan fasilitas yang layak di bawah Mahkamah Agung (MA).

Dalam pernyataannya, Sahala menekankan pentingnya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas para hakim di bawah Mahkamah Agung.

Menurutnya, sudah saatnya regulasi tersebut direvisi agar lebih mencerminkan kesejahteraan dan penghargaan terhadap posisi hakim, yang memiliki peran vital dalam menjaga keadilan di Indonesia.

Selain itu, Sahala juga menyuarakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan keamanan bagi para hakim di semua tingkatan peradilan.

Hal ini penting mengingat semakin meningkatnya tantangan dan ancaman terhadap para penegak hukum saat menjalankan tugasnya.

“Perlindungan terhadap hakim, hak keuangan, dan fasilitas yang memadai adalah hal yang tak bisa ditawar. Kita harus memastikan bahwa para hakim mendapatkan hak-hak tersebut, tanpa mengesampingkan hak-hak para pencari keadilan di seluruh peradilan Indonesia,” tegas Sahala.

Sahala berharap aksi cuti bersama ini berjalan lancar dan tidak berdampak negatif pada pelayanan peradilan bagi masyarakat.

“Kami mendukung aksi ini, namun tetap berharap agar para hakim dapat menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan para pencari keadilan di berbagai tingkat peradilan,” tambahnya.

Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan seruan kuat dari para hakim serta elemen masyarakat untuk mendorong adanya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para penegak hukum di Indonesia.***